Bantuan Keuangan Sulsel untuk Akses Terisolir dan Wisata

Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfokuskan bantuan keuangan daerah bagi pembukaan akses atau jalur daerah terisolir dan pembangunan fasilitas wisata. Pembukaan akses diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisawan dan berdampak baik kepada masyarakat.

"Kebijakan bantuan keuangan daerah wajib diberi untuk pembangunan destinasi wisata dan membuka ruang terisolir di beberapa daerah di Sulsel," kata Sekprov Sulsel, Abdul Hayat usai rapat bersama Badan Anggaran Dewan Legislatif di Kantor DPRD Sulsel, Senin, 25 November 2019.

Hayat menjelaskan hal tersebut berdasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), untuk mempercepat mendukung percepatan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hayat yang juga Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu mengatakan bantuan keuangan daerah berguna untuk menstimulasi dan mempercepat program prioritas Pemprov Sulsel untuk mendapat impact berupa percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya pusat ekonomi baru.

Bantuan keuangan itu untuk mempercepat program prioritas, karena menurutnya, beberapa daerah di Sulsel harus distimulasi dengan bantuan keuangan supaya efek dominonya ada, kaitan dengan percepatan perekonomian.

Hayat menyebut hingga saat ini, pembangunan infrastrukstur jalan, jembatan, dan bandara melalui bantuan keuangan Rp300 miliar yang diberikan tahun 2019 lalu mulai terlihat hasilnya.

"Selama ini sudah berproses misalnya di Luwu dan di Selayar, tetapi ini (daerah yang telah memasukan proposal bantuan keuangan daerah tahun 2020) akan diteliti dan dicermati dengan proposal yang ada, tidak serta merta langsung diberikan (bantuan keuangan)," jelas Hayat.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Rudy Jamaluddin, mengatakan hingga saat ini proposal bantuan keuangan daerah yang diterima telah mencapai Rp1 triliun. Angka ini melebihi jumlah yang telah disiapkan Pemprov Sulsel sebesar Rp500 miliar.

Rudy menyebutkan tingginya permintaan keuangan daerah melalui proposal yang masuk adalah bentuk semangat melakukan sinergitas antar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

"Ini merupakan hal positif karena adanya semangat Pemda melakukan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi," jelasnya.

(IDM)