Apakareba: Sering kali kita melihat pembangunan kurang merata di suatu wilayah tertentu. Biasanya, pembangunan sarana dan prasarana di daerah yang besar lebih beragam dan lengkap ketimbang di daerah yang kecil.

Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk wilayah yang pembangunanya belum merata ke seluruh daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pun meminta dukungan DPD RI soal pemerataan pembangunan berkeadilan, termasuk di pulau-pulau. Seperti diketahui, Sulsel terdiri atas sekitar 300 pulau dan sekitar 200 pulau berpenghuni. 

“Kerangka-kerangka dari daerah terpencil menjadi suatu bahan untuk pemberlakuan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau (pemerataan pembangunan) sudah dilaksanakan, maka pelayanan dasar sampai pelosok, misalnya di Papua, Sulsel, dan pulau-pulau kecil lainnya sudah sampai ke wilayah tersebut,” kata Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat menerima kunjungan ketua tim dan para staf serta tenaga ahli Komite III DPD RI di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021, seperti dilansir dari Sulselprov.go.id.

Pemprov Sulsel juga bercita-cita untuk membangun wilayah terisolir. Termasuk, memberikan bantuan keuangan kepada daerah kecil. Jumlah bantuan yang digelontorkan ditingkatkan menjadi Rp300 miliar dari yang sebelumnya hanya Rp30 miliar.

“Kami membangun daerah terisolir. Dahulu, waktu tempuhnya tiga hari tiga malam, sekarang ada yang enam jam (juga sudah bisa ditempuh). Ada juga beberapa ruas jalan kita buka akses tercepatnya,” jelasnya.

Andi berharap usai pertemuan tersebut akan terjadi peningkatan pembangunan di semua sektor. Pihaknya akan terus mendukung DPD dalam mengemban tugasnya untuk memgumpulkan beberapa bahan-bahan dari daerah. 

Seperti diketahui, kunjungan Komite III DPD RI ke Sulsel dalam rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai RUU usul inisiatif DPD RI. Dari pertemuan tersebut diharapkan dapat memberi inspirasi, motivasi, dan semangat bagi jajaran aparatur pemerintah darah terhadap percepatan pembangunan di Sulsel. Khususnya, yang menyangkut pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.