Apakareba: Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdiri atas daratan dan beberapa pulau berpenghuni. Tak hanya itu, Makassar juga berbatasan dengan pulau-pulau lainnya dari berbagai provinsi. Untuk mempermudah akses warga kepuluan, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pun mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Provinsi Dermaga Pannyua.

"Kami punya program bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIX Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan anggaran untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan itu sudah ada. Makanya kami di Pemkot Makassar mengusulkan pembangunan di Dermaga Pannyua saja," kata Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa, 15 Juni 2021, seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Dinkes Sulsel Kirim 40 Sampel ke Balitbangkes untuk Identifikasi Varian Baru Covid-19

Bersama dengan Kepala BPTD Wilayah XIX Kemenhub Suria Abdi, Danny Pomanto, sapaan akrabnya, mengunjungi Dermaga Kayu Bangkoa dan Dermaga Pannyua. Giat tersebut dilakukan untuk mencari lokasi pembangunan sarana infrastruktur tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kepada Suria Abdi bahwa sebaiknya pembangunan yang dilakukan di Dermaga Pannyua dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang dimaksud, yakni kepemilikan aset pemerintah.

"Jadi, kami bersama BPTD punya program dan dana untuk membangun pelabuhan penyeberangan. Tadinya ditetapkan di Kayu Bangkoa, namun Kayu Bangkoa adalah aset pemerintah kota yang sudah tercatat. Kalau ini diserahkan ke pemerintah pusat prosesnya memakan waktu yang cukup lama, sedangkan dananya sudah siap," jelasnya.

Untuk itu, Danny kemudian menawarkan alternatif pembangunan pelabuhan di Dermaga Pannyua. Hal ini dikarenakan lahannya lebih luas dan juga milik Pemkot Makassar, tetapi belum tercatat.

Baca juga: Kurang Anggaran, Pembayaran Insentif Nakes di Makassar Disebut Masih Kurang Rp8 Miliar

"Jadi, bisa langsung kita serahkan ke pemerintah provinsi sehingga alokasi anggarannya dapat dilimpahkan langsung ke sini. Dengan beberapa syarat, yakni dokumen yang dibutuhkan seperti feasibility study, amdal, dan lainnya," ucap Danny.

Danny mengaku siap berkolaborasi dengan BPTD Wilayah XIX Kemenhub dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut. Terlebih, pemerintah pusat sudah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp72 miliar.

"Satu bulan ini saya akan siapkan dokumennya. Saya menganggap rugi kalau pemerintah kota tidak mempersiapkan ini dengan baik," tutupnya.